DIALEKSIS.COM | Opini - Permendagri No. 1/2023 yang memindahkan empat pulau milik Aceh -- Pulau Berhala, Pulau Mangkir, Pulau Batumakmur, dan Pulau Peunasu -- ke dalam wilayah administrasi Sumatera Utara (Sumut). Kebijakan ini bukan hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga mengabaikan otonomi khusus Aceh dan berpotensi memicu konflik sosial.  

DIALEKSIS.COM | Opini - Aceh diberlakukan desentralisasi asimetris sebagai hasil political settlement antara “Pemerintah Indonesia” dengan masyarakat Aceh pada MoU Helsinki 2005. Kekhususan Aceh kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Salah satu bentuk implementasi desentralisasi asimetris di Provinsi Aceh yakni dana otonomi khusus (Otsus) sebagai kompensasi agar Aceh tetap terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Meskipun Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tidak menyebutkan otonomi khusus di dalamnya, namun kewenangannya yang diatur masih merupakan kewenangan khusus yang tidak dimiliki daerah lain.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Provinsi Aceh mendapatkan dua status yang bersamaan, yaitu otonomi khusus dan keistimewaan Aceh, lantas hal apa yang mendasari pembuatan qanun dan bendera sebagai lambang Aceh. Hal itu diungkapkan akademisi Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala (USK), Kurniawan SH LLM, Jumat (14/1/2022) di Kanal YouTube tvriacehofficial terkait “Kepastian Hukum Qanun Bendera dan Lambang Aceh”.

Delegasi Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan studi banding ke Aceh Jaya untuk mempelajari pengelolaan dana otonomi khusus.

Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada yang ditanyai berkait Putusan MK  tersebut menyatakan  memuji kesolidan tim Aceh yang menjadi pengugat UU Pemilu.